Latar
belakang
Mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan otonomi & tugas pembantuan,
Mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan &
peran serta masyarakat, & peningkatan daya saing daerah.
PRINSIP-PRINSIP OTODA
·
Demokrasi,
·
Pemerataan,
·
Keadilan,
·
Keistimewaan,
&
·
Kekhususan
suatu daerah.
PENGERTIAN OTONOMI
•
Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom utk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat.
•
Daerah otonom à kesatuan
masyarakat hukum yg mempunyai batas-2 wilayah tertentu.
DESENTRALISASI
•
Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah
kepada daerah otonom utk mengatur dan mengurus pemerintahan dlm sistem NKRI.
URUSAN PEMERINTAH YANG TIDAK
DISERAHKAN
·
Politik
luar negeri,
·
Pertahanan,
·
Keamanan,
·
Yustisi
·
Moneter
& fiskal nasional, &
·
Agama.
URUSAN WAJIB Kab/Kota
·
Perencanaan
dan pengendalian pembangunan,
·
Perencanaan,
pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang,
·
Penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
·
Penyediaan
sarana dan prasarana umum,
·
Penanganan
bidang kesehatan,
·
Pengendalian
lingkungan hidup, dll
Apakah otonomi yang saat ini
berjalan, sudah sesuai dengan cita-cita reformasi kesehatan?
Silahkan jawab dikolom komentar
APAKAH OTONOMI YANG SAAT INI BERJALAN, SUDAH SESUAI DENGAN CITA-CITA REFORMASI KESEHATAN?
BalasHapusOtonomi daerah selama ini masih menjadi primadona untuk diperbincangkan, terlebih pada Negara kesatuan seperti Indonesia yang menganut demokrasi, sudah selayaknya untuk memberikan kewenangan kepada daerah supaya terjadi kesetaraan antar daerah. Namun dalam pelaksanaannya, otonomi daerah banyak mengalami kendala, sehingga menjadi hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Dari aspek social budaya, kebijakan otonomi daerah merupakan pengakuan terhadap keanekaragaman daerah, baik itu suku bangsa, agama, nilai-nilai sosial, dan budaya serta potensi lainnya yang terkandung di daerah. Pengakuan pusat terhadap keberagaman daerah merupakan suatu nilai penting bagi eksistensi daerah. Dengan pengakuan tersebut, daerah akan merasa setara dan sejajar dengan suku bangsa lainnya, hal inia kan sangat berpengaruh terhadap upaya mempersatukan bangsa dan negara.
Otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah untuk membangun daerahnya sesuai dengan visi masing-masing daerah. Kesempatan ini seharusnya dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan peran masyarakat agar pembangunan yang dilakukan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Keberadaan otonomi daerah seharusnya membuat pembangunan di Indonesia menjadi lebih baik dan berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Dengan sernangat otonomi tersebut, pemerintah daerah hendaknya memberikan peluang yang besar kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan karena tujuan otonomi daerah itu sendiri adalah untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
Delapan tahun sejak banyak kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan ke daerah, ternyata lebih banyak mengecewakan daripada memuaskan. Mengecewakan, karena tujuan utama otonomi daerah justru semakin jauh dari pencapaian. Sementara itu, segi negatif lebih banyak, diantaranya tumbuh suburnya korupsi di daerah-daerah, terjadinya persaingan tidak sehat di daerah-daerah.
Otonomi dilakukan juga dengan harapan agar daerah memiliki daya saing dan keunggulan lokal. Akan tetapi, bersama berpindahnya kewenangan pusat ke daerah, nyatanya tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat masih jauh dari tercapai. Buktinya, jumlah orang miskin tidak menurun. Yang juga memprihatinkan adalah bersama berpindahnya pengelolaan anggaran negara dari pusat ke daerah, berpindah pula praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kasus-kasus korupsi yang semula lebih sering terungkap di pusat, kini menjadi fenomena yang terjadi di daerah-daerah.
Menurut saya, agar otonomi daerah bisa terlaksana dengan baik, sebaiknya kepala daerah harus dikontrol dan meningkatkan standar pelayanan publik di daerahnya. Begitu pula Kepala daerah tingkat propinsi, Gubernur, adalah wakil pemerintah pusat, sebaiknya tidak dipilih tetapi diangkat oleh presiden, sehingga ada loyalitas ke pemerintah pusat.
Otonomi daerah sangat juga sangat penting menurut saya, karena biar bagaimanapun pemerintah pusat punya porsi tersendiri dalam menangani berbagai problem yang ada di berbagai daerah . Peraturan yang mengesampingkan pemerintah daerah pada beberapa kebijakan seharusnya diperbarui agar pemerintah daerah benar-benar mandiri dan benar- dapat menggunakan wewenangnya untuk dapat menyejahterakan dan menambah pendapat daerah.
pelaksanaan otonomi daerah (Otda) dinilai belum berjalan sesuai harapan, pemerintah belum berhasil membuat desain otonomi daerah ini dengan baik. "Otonomi daerah terbukti belum mampu menciptakan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan layanan pemerintahan. sering terlihat pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum mengembangkan pemerintahan yang melayani. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya peraturan daerah yang tidak pro pembangunan dan pro kesejahteraan yang diputuskan.
BalasHapusOtonomi yang saat ini berjalan telah sesuai dengan cita-cita reformasi kesehatan.
BalasHapusOtonomi daerah membuat pembangunan di Indonesia menjadi lebih baik dan berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Dengan semangat otonomi tersebut, pemerintah daerah hendaknya memberikan peluang yang besar kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan karena tujuan otonomi daerah itu sendiri adalah untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
Otonomi daerah yang diikuti dengan Reformasi di segala bidang di indonesia mulai tahun 2000 memberikan dampak positif dan negatif, namun sampai saat ini reformasi dibidang kesehatan masih sangat jauh dari cita cita reformasi itu sendiri, saat sentralisasi semua palayanan kesehatan disama ratakan diseluruh indonesia, cita cita otonomi di bidang kesehatan adalah daerah mampu menganalisa kebutuhan , merencanakan sendiri serta mencari sumber pembiayaan dalam bidang kesehatan untuk masyarakat nya sendiri, tetapi kenyataannya daerah masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat dalam pendanaan, keuangan untuk kesehatan hanya di gunakan untuk kendaraan politik, bidang kesmas sangat terpuruk, yang di tonjolkan adalah sektor kurative yang paling cepat mendapat simpati masyarakat, masyarakat di manjakan dengan pelayanan kesehatan gratis tanpa adanya kebijakan untuk mengajak masyarakat hidup sehat mandiri. Pembiayaan kesehatan oleh daerah tidak pada kebutuhan riil untuk pembiayaan kesehatan masyarakat. Program preventive dan promotive semakin tersisihkan, semua anggaran digunakan untuk peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan walaupun itu tidak di butuhkan oleh daerah. melihat itu semua sangat terlihat bahwa otonomi daerah yang harapannya reformasi bidang kesehatan yaitu merencanakan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dengan memberdayakan masyarakat itu sendiri tidak tercapai, yang lebih memprihatinkan bahwa saat ini belanja bidang kesehatan tidak sesuai dengan kebutuhan tetapi hanya sesuai dengan keinginan dari para pengambil keputusan.
BalasHapusApakah otonomi yang saat ini berjalan, sudah sesuai dengan cita-cita reformasi kesehatan?
BalasHapusdalam latar belakang otonomi daerah yakni
Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan otonomi & tugas pembantuan,
Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan & peran serta masyarakat, & peningkatan daya saing daerah.
Namun kenyataan tidak demikian memang pada dasarnya otonomi daerah ada segi menguntungkan dan ada sgi yang merugikan.
dan itu berati otonomi daerah masih juah dari apa yang diharapkan
sehingga Harus ditekankan bahwa praktik otonomi daerah yang beberapa saat ini masih banyak salah kaprah dan belum memuaskan jangan kemudian menghasilkan sikap putus asa yang berujung kepada pelanggengan sistem dan praktik buruk tentang otonomi daerah.
Bagaimanapun masih ada celah dan usaha yang mungkin dilakukan untuk memperbaiki sistem dan praktik kebijakan otonomi daerah yang selama ini berjalan. Harapan akhir tentunya kesejahteraan rakyat dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat daerah merupakan cita-cita dan aspirasi utama kenapa sistem dan perilaku itu perlu didesain kembali.
sehingga dapat terwujudnya apa yang diharapkan dari adanya otonomi daerah tersebut.
Otonomi yang saat ini berjalan sudah semaksimal melakukan perubahan untuk meraih cita-cita reformasi kesehatan,Otonomi daerah membuat pembangunan di Indonesia menjadi lebih baik dan berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Dengan semangat otonomi tersebut, pemerintah daerah hendaknya memberikan peluang yang besar kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan karena tujuan otonomi daerah itu sendiri adalah untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
BalasHapusPada dasarnya penerapan Desentralisasi dan Otonomi daerah adalah sebuah cara yang bagus dalam pengelolaan suatu wilayah Karena rakyat dan masyarakat setempat memiliki kewenangan yang cukup luas dalam mengatur wilayahnya sesuai dengan kepentingan dan dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki tiap daerah.
BalasHapusNamun apabila didalamnya terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan maka perlu dilakukan penindakan terhadap oknum yang menyalahgunakan wewenang tersebut. Dan perlu juga dilakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah yang melaksanakan otonomi daerah ini. Jangan sampai dengan dilakukannya desentralisasi yang bertujuan baik ini justru membawa daerahnya tidak kepada kemakmuran rakyatnya.
Ketidakefektifan pola pemerintahan yang seperti ini menurut saya bukan pada sistemnya namun pada pelaksanaannya yang tergantung dari orang-orang didalamnya apakah memiliki integritas ataukah tidak melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik. Intinya dalam pelaksanaan otonomi daerah ini tetap harus penuh pengawalan dari masyarakat agar masyarakat tetap mendapatkan manfaat dan tidak ada yang dirugikan dalam pelaksanaannya.
Semangat otonomi daerah yang tercermin dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya mencoba mendudukan politicalwill pemerintah untuk memberikan kewenangan pada daerah mengelola daerah sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Otonomi daerah tidak diorientasikan untuk peningkatan pendapatan asli daerah, tetapi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dengan memadukan pendekatan kultural dan struktural. Dengan pendekatan itu, berarti rakyat adalah subyek dalam pembangunan dan bukan menjadi obyek belaka. Disinilah esensi otonomi yang sesuai dengan kehendak rakyat dan tuntutan reformasi.Sesuai dengan semangat reformasi, semangat otonomi daerah tersebut perlu terus di kedepankan dengan peningkatan dukungan perangkat yang tangguh dan semangat penyelenggara yang bersih dan terbuka. Munculnya berbagai persoalan penyelenggaraan pemerintahan di daerah saat ini, secara umum lebih pada persoalan penyelenggara yang kurang optimal memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dan kurang memfokuskan pada tujuan utama dari otonomi daerah.
BalasHapuspelaksanaan otonomi daerah belum sesuai dengan harapan. karena tujuan utama otonomi daerah justru semakin jauh dari pencapaian. Sementara itu, segi negatif lebih banyak, diantaranya banyaknya korupsi di daerah-daerah, terjadinya persaingan tidak sehat di daerah-daerah. Otonomi daerah terbukti belum mampu menciptakan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan layanan pemerintahan.yang lebih memprihatinkan bahwa saat ini belanja bidang kesehatan tidak sesuai dengan kebutuhan tetapi hanya sesuai dengan keinginan dari para pengambil keputusan.
BalasHapusPelaksanaan otonomi daerah sejauh ini belum berjalan sesuai dengan harapan. karena masih banyak daerah yang belum bisa mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan otonomi daerahna tersebut.
BalasHapusPercepatan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat masih kurang.
Otonomi saat ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan cita-cita reformasi kesehatan, dimana masih adanya pemaksaan kebijakan pusat kedaerah tanpa melihat apakah kebijakan tsb sesuai dengan daeran tsb, begitupun dengan daeran yang memaksakan rencana kegiatannya agar dapat disetujui oleh pemerintah pusat padahal program tsb blm siap untuk dilaksanakan diaderah atau karena sebab-sebab lain yang bukan karena semata-mata untuk meningkatkan derajat kesehatan didaerah tsb
BalasHapusMenurut pendapat saya pelaksanaan otonomi daerah selama in belum sesuai dengan cita - cita reformasi kesehatan karena dalam pelaksanaannya masih banyak mengalami kendala sehingga menjadi hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
BalasHapusOtonomi daerah telah memberikan kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah itu sendiri untuk membangun daerahnya sesuai dengan visi dan misi masing - masing, namun sebaliknya banyak kebijaksanaan otonomi daerah belum sesuai dari cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan otonomi daerah telah memiliki landasan hukum yg jelas,namun dalam pelaksanaan otonomi daerah tetap menghadapi kendala yang tidak hanya menjadi masalah bagi pemerintah pusat namun juga bagi pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi daerah itu sndiri.Hal penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kiprah serta peran serta masyarakat yang bisa menjadi sebuah daerah menjadi maju dengan segala potensi dan kekayaan alam daerah yg dimiliki
BalasHapusDengan otonomi daerah maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk merencanakan sendiri serta mengelola kebutuhan daerahnya sendiri contoh dalam bidang kesehatan, pemerintah daerah akan lebih mudah menjangkau pelayanan kesehatan yg ada didaerahnya sesuai dengan kondisi masyarakat yg ada.
Untuk mendukung reformasi kesehatan di Indonesia maka pemerintah membuat sutau kebijakan yang bernama Sistem Kesehatan Nasional (SKN) . SKN berguna untuk
BalasHapus1) Mempertegas makna pembangunan kesehatan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia
2) Memperjelas penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan visi dan misi RPJPK Th 2005-2025
3) memantapkan kemitraan dan kepemimpinan yang transformatif
4) Melaksanakan pemerataan upaya kesehatan yang terjangkau dan bermutu
5) Meningkatkan investasi kesehatan untuk keberhasilan pembangunan nasional.
SKN memiliki azas antara lain perikemanusiaan, pemberdayaan & kemandirian, adil & merata, dan pengutamaan & manfaat yang secara ringkas dapat dikemukakan bahwa pembangunan kesehatan harus diupayakan secara terintegrasi antara Pusat dan Daerah dengan mengedepankan nilai-nilai pembangunan kesehatan, yaitu: a) Berpihak pada Rakyat, b) Bertindak Cepat dan Tepat, c) Kerjasama Tim, d) Integritas yang tinggi, e) Transparansi dan Akuntabel. Terdapat 7 subsistem SKN antara lain upaya kesehatan; pembiayaan kesehatan; SDM kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan dan minuman; manajemen dan informasi kesehatan; dan pemberdayaan masyarakat.
Setidaknya, terdapat dua faktor penting yang menyebabkan kegagalan program kesehatan di negara kita. Pertama, kebijakan kesehatan kita masih terjebak dalam level kuratif (pengobatan). Ini sangat bertolak belakang dengan Paradigma Sehat yang lebih menomorsatukan terbangunnya kesadaran sehat di masyarakat. Kesadaran sehat akan banyak berpengaruh terhadap status kesehatan setiap orang. Sementara status kesehatan, sebagaimana H.L. Blum mengutarakannya, erat tergantung dari empat hal, yakni perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan genetika.
Lewat level kuratif, pemerintah masih euphoria dengan menghabiskan uang banyak dan waktu berpikir tentang bagaimana mengobati penyakit dan menanggulangi wabah epidemik yang terjadi di masyarakat. Akibatnya, secara struktural, hingga institusi pelayanan kesehatan paling bawah, Puskesmas, telah terjadi kesalahan kategorial dalam memetakan problem kesehatan di negara kita. Program-program pengobatan penyakit berjalan paralel dengan semakin meningkatnya angka kematian akibat penyakit bersangkutan. Fenomena ini, jika dikaji secara rasional mestinya lebih difokuskan pada upaya penanggulangan penyakit melalui strategi promosi dan prevensi kesehatan di semua lini.
Alasan kedua yang mendasari kegagalan pembangunan kesehatan di negara kita adalah elitisme pengelolaan kesehatan yang banyak disebabkan oleh sentralistiknya mekanisme pengambilan kebijakan. Jika memandang bahwa kesehatan merupakan bangunan universal yang konstruksinya terdiri dari semua elemen dasar kehidupan, maka pelibatan masyarakat dan elemen lainnya menjadi kemutlakan.
Dalam kenyataannya di masyarakat, pola kebijakan yang top down masih sangat kuat membelenggu. Pelaksanaan otonomi daerah yang pada awalnya dianggap angin segar, justru berubah jadi tornado yang meluluh-lantakkan struktur masyarakat, termasuk kesehatan. Kesalahan kebijakan (malpolicy) justru semakin parah dan secara kuantitas menunjukkan grafik menanjak. Pemerintah terlalu menghegemoni dalam menentukan hak hidup masyarakatnya, tak terkecuali untuk dapat hidup sehat secara wajar.
Sesuai dengan amanah UU, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
BalasHapusDalam konteks ini menurut saya otonomi pelayanan kesehatan di Indonesia belum maksimal, banyak faktor yang menyebabkan tidak optimalnya otonomi di sektor kesehatan antara lain adalah:
1. Lemahnya pengawasan
2. Pemahaman terhadap otonomi yang keliru, baik oleh aparat maupun oleh warga masyarakat menyebabkan pelaksanaan otonomi di sektor kesehatan ini menyimpang dari tujuan mewujudkan masyarakat yang sehat sesuai dengan amanah UU.
3. Keterbatasan sumber daya, baik SDM atau pun materil
4. Kurangnya pembangunan SDM (moral, spiritual intelektual dan keterampilan) yang seharusnya diprioritaskan. SDM yang berkualitas ini merupakan kunci penentu dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi di sektor kesehatan.
Kemudian hal lainnya yang masih perlu dilakukan agar otonomi di sektor kesehatan dapat berjalan sesuai dengan cita-cita reformasi kesehatan adalah prasarana, sarana dan peralatan kesehatan harus tersedia dengan cukup dan memadai, organisasi dan manajemen pelayanan kesehatan harus baik.
Praktek Otonomi daerah yang sesuai dengan cita-cita reformasi kesehata belum sepenuhnya berjalan dengan baik.Masih banyak kekurangan yang kita temui disana-sini. Otonomi daerah yang pada awalnya bertujuan agar daerah bisa lebih maju tak jarang malah mengalami banyak rintangan. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah terkadang hanya memandang dari kepentingan politik semata, tanpa melihat kenyataan yang sesungguhnya dibutuhkan di lapangan.
BalasHapusMenurut pendapat saya pelaksanaan otonomi daerah selama in belum sesuai dengan cita - cita reformasi kesehatan karena dalam pelaksanaannya masih banyak mengalami kendala sehingga menjadi hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
BalasHapusTerwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat masih terasa kurang.
Otonomi daerah saat ini khususnya bidang Kesehatan belum memenuhi cita-cita repormasi kesehatan karena Para Penguasa yang berkuasa sarat akan kepentingannya sendiri. Kita lihat disana sini masih banyak masayarakat yang belum tersentuh pelayanan kesehatan yang memadai, masih banyak masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan (tidak sesuai dengan MDGs point 1 : Mengentaskan Kemiskinan. Anggaran Bidang kesehatan belum sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kemenkes yaitu 10% dari total Anggaran, kenyataan dilapangan sejak OTDA diberlakukan anggaran bidang kesehatan oleh para pengauasa hanya dianggarkan kurang dari 5% jadi bagaimana masyarakat mau sehat luar dan dalam ?????
BalasHapusMenurut saya, agar otonomi daerah bisa terlaksana dengan baik, sebaiknya kepala daerah harus dikontrol mulai dari tingkat propinsi maupun sampai tingkat kecamatan dan meningkatkan standar pelayanan publik di daerahnya.
BalasHapusOtonomi daerah sangat juga sangat penting menurut saya, karena tiap daerah memiliki hasil dan usaha yang bermacam macam dan itupun berkat usaha dari kerja keras daerah tersebut.
Peraturan yang mengesampingkan pemerintah daerah pada beberapa kebijakan seharusnya diperbarui agar pemerintah daerah benar-benar mandiri dan benar- dapat menggunakan wewenangnya untuk dapat menyejahterakan dan menambah pendapat daerah.
otonomi daerah sampai dengan saat ini mewujudkan kenyataan yang belum mensejahterakan masyarakat, bahkan cenderung tingkat kemiskinan di daerah semakin meningkat. hal ini di karenakan:
BalasHapusKenyataannya bahwa kebijakan otonomi daerah masih banyak persoalan dan kendala / terhambat oleh implementasinya, karena disebabkan SDA dan SDM terbatas, aturan pelaksanaannya yang selalu berubah serta kepentingan politik lebih dominan dari pada kepentingan ekonomi maupun lainnya, serta Pengalihan perilaku korupsi bagi pejabat pemda, bahwa aturan yang tidak jelas serta cenderung berubah – ubah banyak pejabat daerah terjerat kasus korupsi akibatnya banyak aparat pemda yang tidak bersedia kalau diberi tanggung jawab menangani proyek pembangunan
Maaf Pak, Materinya dah habis ya....
BalasHapusNegara Republik Indonesia merupakan Negara yang besar jika dilihat dari segi sejarahnya dan juga jika dilihat dari segi luas wilayahnya. Indonesia yang kini sedang menjadi negara berkembang pastilah ingin menjadi suatu negara maju, namun wacana tersebut tidaklah mudah untuk diwujudkan mengingat hal yang tadi, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan di dalamnya terdiri dari beribu-ribu pulau yang satu sama lain terpisah. Namun hal itu bukanlah masalah, karena sejak awal reformasi pembangunan di Indonesia sudah bisa dibilang lebih maju dibandingkan dengan sebelumnya, karena sarana serta prasarana yang mendasar sudah banyak disediakan oleh pemerintah, terutama untuk di daerah perkotaan yang pembangunannya relatif lebih cepat karena mengingat jumlah penduduk serta aktivitas di daerah perkotaan lebih banyak dibandingkan daerah pedesaan atau pelosok. Sarana yang pada saat itu marak dibangun adalah sarana kesehatan, pendidikan, dan juga sarana-sarana lain yang menunjang kehidupan masyarakat pada saat itu. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak hanya sebatas sarana dan prasarana yang mendasar, melainkan juga sarana yang sifatnya sekunder seperti pusat-pusat hiburan, meskipun pada saat ini sarana-sarana tersebut seakan telah menjadi sarana primer untuk kalangan masyarakat perkotaan dan juga sebagian masyarakat pedesaan. Jadi pada dasarnya pemerintah telah melaksanakan pembangunan yang sifatnya relatif positif karena selalu mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, hal ini dapat terlihat jelas apabila kita melihat keadaan ibu kota negara kita pada saat 10 tahun lalu dan kita bandingkan dengan keadaannya sekarang, pastilah berbeda jelas apabila kondisi dari dua waktu tersebut kita bandingkan, sehingga kita dapat menyimpulkan pembangunan yang terjadi di sana sangatlah cepat, dan itu juga diikuti oleh pertumbuhan penduduk di daerah tersebut yang melonjak drastis dari tahun ke tahun.
BalasHapusPelaksanaan otonomi daerah sejauh ini belum berjalan sesuai dengan harapan. karena masih banyak daerah yang belum bisa mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan otonomi daerahna tersebut.
BalasHapusPercepatan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat masih kurang.
Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah
BalasHapusOtonomi daerah dan desentralisasi pembangunan adalah untuk memastikan pembangunan lebih berimbang, lebih merata, lebih adil di daerah-daerah. Namun demikian, otonomi daerah tidak boleh melunturkan, mengurangi apalagi menganggu keutuhan NKRI dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Otonomi daerah harus terus dievaluasi secara tajam agar daerah mampu mengatasi masalahnya sendiri yang amat mendesak dan membutuhkan tindakan cepat dan tepat, mengembangkan kreativitas dan prakarsa aktif lokal untuk membangun daerahnya, yang secara makro akan berdampak besar pada pembangunan nasional, serta mampu memberikan dukungan yang positif bagi kinerja pemerintah pusat.
Pertahanan dan Keamanan serta Politik Luar Negeri
Kemampuan pertahanan dan keamanan harus difokuskan pada peningkatan profesionalisme, modernisasi alutsista, serta pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, pencegahan penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut dengan meningkatkan operasi bersama dan mandiri di laut, membantu menciptakan rasa aman dan ketertiban masyarakat meliputi: penangkalan terorisme, pemberdayaan wilayah pertahanan, operasi intelijen, operasi strategis, koordinasi pencegahan, dan penanggulangan terorisme melalui operasi bantuan TNI. Kekuatan dan kemampuan pertahanan keamanan yang tangguh dan handal akan mendukung pelaksanaan politik luar negeri yang bermartabat. Politik Luar Negeri harus makin meningkatkan hubungan kerjasama internasional yang setara, saling menguntungkan dan dapat diandalkan bagi kepentingan nasional. Untuk itu, Politik Luar Negeri harus dilaksanakan dengan senantiasa memperhatikan kepentingan nasional dalam menegakkan kedaulatan, kemandirian dan kepribadian bangsa.
Pembinaan Perempuan, anak dan pemuda.
Peningkatan kualitas perempuan, anak dan pemuda merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pembinaan peranan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki ditujukan untuk meningkatkan peran aktif dalam kegiatan pembangunan, termasuk upaya mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, dan bahagia serta pengembangan anak remaja, dan pemuda, dalam rangka pembangunan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Peranan perempuan di segala bidang pembangunan harus terus ditingkatkan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Pada aspek demografi atas kemurahan Tuhan YME bangsa Indonesia mendapat bonus demografi dimana pada pertengahan abad 21 komposisi penduduk Indonesia sekitar 60% merupakan tenaga kerja produktif. Untuk itu pembinaan perempuan, anak, dan pemuda harus mendapat perhatian khusus dari kita semua agar generasi muda dapat menghadapi dan memanfaatkan peluang dalam melaksanakan tugas sejarahnya mencapai cita-cita bangsa Indonesia.
Otonomi saat ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan cita-cita reformasi kesehatan.Hingga saat ini, sebagai sebuah negara berkembang Indonesia masih dihadapkan pada persoalan rendahnya akses masyarakat terutama masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Sebuah penelitian menyatakan bahwa 10 persen penduduk kaya di Indonesia memperoleh kemudahan dalam mengakses kesehatan 12x lebih besar diandingkan 10 persen penduduk miskin. Sementara pengeluaran out of pocket bersifat regresif sehingga semakin menambah berat beban biaya yang harus di tanggung oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Pembebasan biaya pelayanan di puskesmas di beberapa wilayah kabupaten dan kota, ternyata tidak memperbesar akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan. Artinya telah terjadi ketidakadilan dalam pembiayaan kesehatan karena subsidi yang dilakukan pemerintah justru dinikmati oleh masyarakat mampu. Walaupun pemerintah telah berupaya mengembangkan berbagai program kesehatan masyarakat, peningkatan investasi ada pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan, desentralisasi sistem kesehatan, namun akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tetap menjadi persoalan utama yang berkontribusi pada kemiskinan. Penyebab utama seluruh persoalan ini terletak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem jaminan kesehatan. Persoalannya sekarang adalah sejauh mana kesehatan dan jaminan sosial ini dipahami sebagai sebuah alat dan prasyarat untuk mengatasi persoalan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dan sejauh mana persoalan ini diselenggarakan dalam kebijakan yang efektif dan koheren. Untuk mendukung reformasi kesehatan di Indonesia maka pemerintah membuat suatu kebijakan yang bernama Sistem Kesehatan Nasional (SKN) . SKN adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya Bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Dalam kenyataannya di masyarakat, pola kebijakan yang top down masih sangat kuat membelenggu. Pelaksanaan otonomi daerah yang pada awalnya dianggap angin segar, justru berubah jadi tornado yang meluluh-lantakkan struktur masyarakat, termasuk kesehatan. Kesalahan kebijakan (malpolicy) justru semakin parah dan secara kuantitas menunjukkan grafik menanjak. Pemerintah terlalu menghegemoni dalam menentukan hak hidup masyarakatnya, tak terkecuali untuk dapat hidup sehat secara wajar.
BalasHapusPelaksanaan otonomi daerah sejauh ini belum berjalan sesuai dengan harapan. karena masih banyak daerah yang belum bisa mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan otonomi daerahna tersebut.
BalasHapusMenurut saya otonomi saat ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan cita-cita reformasi kesehatan, tetapi upaya-upaya dari pemerintah pun sudah lebih baik, misalnya dengan adanya kartu sehat jamkesda dan jamkesmas. Dan sebagai tenaga kesehatan kita pun harus ikut serta dalam upaya mewujudkan reformasi kesehatan misalnya dengan meningkatkan SDM agar bisa tanggap terhadap permasalahan kesehatan yang ada.
BalasHapusmenurut saya otonomi daerah blm berjalan sesuai dengan harapan karena pemerintah kadang terlaluikut campur dlm menentukan hak hidup masyarakat nya
BalasHapusMenurut pendapat saya pelaksanaan otonomi daerah selama in belum sesuai dengan cita - cita reformasi kesehatan karena dalam pelaksanaannya masih banyak mengalami kendala sehingga menjadi hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
BalasHapusOtonomi daerah telah memberikan kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah itu sendiri untuk membangun daerahnya sesuai dengan visi dan misi masing - masing, namun sebaliknya banyak kebijaksanaan otonomi daerah belum sesuai dari cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut saya pelaksaanan otonomi daerah masih jauh dari harapan.
BalasHapusPraktek Otonomi daerah yang sesuai dengan cita-cita reformasi kesehata belum sepenuhnya berjalan dengan baik.Masih banyak kekurangan yang kita temui disana-sini. Otonomi daerah yang pada awalnya bertujuan agar daerah bisa lebih maju tak jarang malah mengalami banyak rintangan. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah terkadang hanya memandang dari kepentingan politik semata, tanpa melihat kenyataan yang sesungguhnya dibutuhkan di lapangan.
menurut saya otda pada saat ini belum memuaskan yang belum berjalan sesuai dg yang dicita2kan baik dari segi kesehatan maupun bidang lain, yg menghasilkan sikap putus asa yang berujung kepada pelanggengan sistem dan praktik buruk tentang otonomi daerah.hal itu disebabkan lemahnya pengawasan pemerintah,kualitas SDA N SDM yg kurang.
BalasHapuspelaksanaan otonomi daerah dinilai belum berjalan sesuai harapan, pemerintah belum berhasil membuat desain otonomi daerah ini dengan baik. "Otonomi daerah terbukti belum mampu menciptakan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan layanan pemerintahan. sering terlihat pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum mengembangkan pemerintahan yang melayani. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya peraturan daerah yang tidak pro pembangunan dan pro kesejahteraan yang diputuskan.
BalasHapusKeberadaan otonomi daerah seharusnya membuat pembangunan di Indonesia menjadi lebih baik dan berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Dengan sernangat otonomi tersebut, pemerintah daerah hendaknya memberikan peluang yang besar kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan karena tujuan otonomi daerah itu sendiri adalah untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
BalasHapusDelapan tahun sejak banyak kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan ke daerah, ternyata lebih banyak mengecewakan daripada memuaskan. Mengecewakan, karena tujuan utama otonomi daerah justru semakin jauh dari pencapaian. Sementara itu, segi negatif lebih banyak, diantaranya tumbuh suburnya korupsi di daerah-daerah, terjadinya persaingan tidak sehat di daerah-daerah.
Otonomi dilakukan juga dengan harapan agar daerah memiliki daya saing dan keunggulan lokal. Akan tetapi, bersama berpindahnya kewenangan pusat ke daerah, nyatanya tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat masih jauh dari tercapai. Buktinya, jumlah orang miskin tidak menurun. Yang juga memprihatinkan adalah bersama berpindahnya pengelolaan anggaran negara dari pusat ke daerah, berpindah pula praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kasus-kasus korupsi yang semula lebih sering terungkap di pusat, kini menjadi fenomena yang terjadi di daerah-daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah sejauh ini belum berjalan sesuai dengan harapan. karena masih banyak daerah yang belum bisa mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan otonomi daerahna tersebut.
BalasHapusOtonomi daerah bertujuan memperpendek rentang kendali malah menjadi penghambat kemajuan dunia kesehatan, karena kebanyakan daerah malah berlomba lomba mengejar pembangunan dan kesehatan yang di gembar gemborkan hanya menjadi alat janji politik para elite. banyak anggran yang dihabiskan hanya untuk pembangunan sehingga para pelaku kesehatan di daerah dituntut untuk berdiri sendiri.
BalasHapusDelapan tahun sejak banyak kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan ke daerah, ternyata lebih banyak mengecewakan daripada memuaskan. Mengecewakan, karena tujuan utama otonomi daerah justru semakin jauh dari pencapaian. Sementara itu, segi negatif lebih banyak, diantaranya tumbuh suburnya korupsi di daerah-daerah, terjadinya persaingan tidak sehat di daerah-daerah.
BalasHapusMenurut saya pelaksanaan otonomi daerah saat ini belum berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita reformasi. Karena masih banyak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. yaitu masih banyak daerah yang belum bisa mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan otonomi daerahna.
BalasHapusOtonomi daerah saat ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan cita-cita reformasi kesehatan.Hingga saat ini, Indonesia masih dihadapkan pada persoalan rendahnya akses masyarakat terutama masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
BalasHapusMenurut saya Otonomi Daerah saat ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan cita-cita reformasi kesehatan, upaya dari Pemerintah Daerahpun sudah lebih baik, terlihat dari hampir semua Pemda telah menganggarkan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakatnya walaupun pelaksanaannya belum begitu maksimal
BalasHapusOtonomi daerah belum semuanya berjalan sesuai dengan cita-cita reformasi kesehatan. Meskipun sudah banyak program jaminan keehatan yang diberikan oleh pemerintah setempat namun dalam pelaksanaanya belum bisa maksimal. Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan kepuasan pelayanan dari jaminan kesehatan tersebut.
BalasHapusKeterbatasan dana juga menjadi salah satu hambatan besar otonomi daerah, terlebih bagi kabupaten baru. Sehingga menjadi PR yang harus diselesaikan oleh para pemerintah daerah.
Menurut pendapat saya pelaksanaan otonomi daerah selama in belum sesuai dengan cita - cita reformasi kesehatan karena dalam pelaksanaannya masih banyak mengalami kendala sehingga menjadi hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
BalasHapusTerwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat masih terasa kurang dan ini mnjadi pr bagi pemda dan masyarakat.
menurut saya otonomi yang saat ini berjalan belum sesuai dengan cita-cita reformasi kesehatan karena masih banyak pelayanan terhadap masyarakat yang kurang di tanggapi oleh perintah
BalasHapusPada dasarnya penerapan Desentralisasi dan Otonomi daerah adalah sebuah cara yang bagus dalam pengelolaan suatu wilayah Karena rakyat dan masyarakat setempat memiliki kewenangan yang cukup luas dalam mengatur wilayahnya sesuai dengan kepentingan dan dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki tiap daerah.
BalasHapusNamun apabila didalamnya terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan maka perlu dilakukan penindakan terhadap oknum yang menyalahgunakan wewenang tersebut. Dan perlu juga dilakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah yang melaksanakan otonomi daerah ini. Jangan sampai dengan dilakukannya desentralisasi yang bertujuan baik ini justru membawa daerahnya tidak kepada kemakmuran rakyatnya.
Ketidakefektifan pola pemerintahan yang seperti ini menurut saya bukan pada sistemnya namun pada pelaksanaannya yang tergantung dari orang-orang didalamnya apakah memiliki integritas ataukah tidak melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik. Intinya dalam pelaksanaan otonomi daerah ini tetap harus penuh pengawalan dari masyarakat agar masyarakat tetap mendapatkan manfaat dan tidak ada yang dirugikan dalam pelaksanaannya.
menurut saya blum semua playanan otonom sesuai dengan cita- cita revormasi kesehatan
BalasHapuskarena banyak faktor. mulai dari pemerintahnya hingga masyarakatnya
menurut saya pak otonomi yang berjalan saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi karna masih banyak hal-hal yang belum berjalan dengan baik seperti keamanan pada masyarakat dan pelayanan kesehatan yang belum bekerja secara optimal.
BalasHapusDESTA TRI YANI 12410007:HADIR
BalasHapusotonimi daerah adalah ebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.
otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
BalasHapusotonomi ini belum berhasil dengan baik karna pemerintah belum menjalankannya dengan baik.
menurut saya blum pak karena masih banyak rumah sakit rumah sakit yang mengutamakan uang dari pada kesehatan masyrakat. sehingga untuk
BalasHapusmewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan yg jg merupakan kebijakan otonomi daerah belum sampai pada cita-cita reformasi
uraian dari masyarakat di daerah yang merasa telah diberi tanggung jawab yang lebih untuk memabngun daerahnya sendiri? itu apa ?
BalasHapus