Birokrasi pemerintahan. Kegiatan administrasi yang
dilakukan oleh institusi pemerintah. Perhatikan penjelasan berikut ini :
COBA JELASKAN pembangunan seperti apa yang disediakan
oleh pemerintah di dalam kolom komentar?
Berikan komentar mengenai birokrasi Indonesia di dalam kolom komentar.
Materi selanjutnya KLIK DI SINI
Birokrasi yang seharusnya bekerja melayani dan berpihak kepada rakyat berkembang menjadi melayani penguasa dengan keberpihakan pada politik dan kekuasaan. Masyarakat selama ini masih berpandangan bahwa birokrasi (administrasi negara) sama dengan pemerintah, padahal keduanya berbeda dan tidak dapat disamakan. Birokrasi merupakan alat negara yang perlu memiliki aturan main sendiri dan didukung oleh perundang-undangan tersendiri, oleh karena itu korelasi antara birokrasi dan eksekutif harus diatur sedemikian rupa sehingga birokrasi menjadi sungguh-sungguh bekerja sebagai abdi negara dan bukan sebagai abdi kekuasaan.
BalasHapusAdministrasi negara sebagai organ birokrasi negara adalah alat-alat negara yang menjalankan tugas-tugas negara, diantaranya menjalankan tugas pemerintahan. Pemikiran ini mengasumsikan bahwa pemerintah tidak selalu sama dengan negara dan karenanya aparat negara bukanlah selalu aparat pemerintah. Birokrasi juga memegang peranan penting dalam perumusan, pelaksanaan dan pengawasan berbagai kebijakan publik, termasuk evaluasi kinerjanya. Birokrasi pada pemerintahan sebagai penyelenggara pelayanan publik sering atau selalu dikeluhkan karena ketidak efisien dan efektif. Untuk mendorong terbentuknya suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa maka segenap aparatur pemerintah (birokrat) wajib melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kekuatan birokrasi Indonesia sebenarnya bisa menjadi mesin penggerak yang luar biasa apabila mampu didayagunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat.
Birokrasi yang seharusnya bekerja melayani dan berpihak kepada rakyat berkembang menjadi melayani penguasa dengan keberpihakan pada politik dan kekuasaan. Masyarakat selama ini masih berpandangan bahwa birokrasi (administrasi negara) sama dengan pemerintah, padahal keduanya berbeda dan tidak dapat disamakan. Birokrasi merupakan alat negara yang perlu memiliki aturan main sendiri dan didukung oleh perundang-undangan tersendiri, oleh karena itu korelasi antara birokrasi dan eksekutif harus diatur sedemikian rupa sehingga birokrasi menjadi sungguh-sungguh bekerja sebagai abdi negara dan bukan sebagai abdi kekuasaan.
BalasHapusAdministrasi negara sebagai organ birokrasi negara adalah alat-alat negara yang menjalankan tugas-tugas negara, diantaranya menjalankan tugas pemerintahan. Pemikiran ini mengasumsikan bahwa pemerintah tidak selalu sama dengan negara dan karenanya aparat negara bukanlah selalu aparat pemerintah. Birokrasi juga memegang peranan penting dalam perumusan, pelaksanaan dan pengawasan berbagai kebijakan publik, termasuk evaluasi kinerjanya. Birokrasi pada pemerintahan sebagai penyelenggara pelayanan publik sering atau selalu dikeluhkan karena ketidak efisien dan efektif. Untuk mendorong terbentuknya suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa maka segenap aparatur pemerintah (birokrat) wajib melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kekuatan birokrasi Indonesia sebenarnya bisa menjadi mesin penggerak yang luar biasa apabila mampu didayagunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat.
1. Pembangunan yang terwujudnya masyarakat yang sejahtera,demokrasi dan berkeadilan.Peranan birokrasi dalam pembangunan,didukung kualitas penyelenggaraan Negara supaya terwujud pemerintah yang demokrasi,keadilan dan kepastian hukum,birokrasi yang bersih,efektif,efesien,akuntabel,dan melayani,serta terciptanya ketertiban dan keamanan.
BalasHapus2. Kondisi Birokrasi Indonesia di warnai dengan praktek KKN dan penyalahgunaan wewenang,pelayanan publik belum seperti yang di harapkan masyarakat, kerjanya belum efektif,efesien dan akuntabel,akibatnya menimbulkan ketidakpuasan/ketidakpercayaan masyarakat,seharusnya memperlancar,malahan memperlambat proses pembangunan,menghambat dunia usaha dan daya saing nasional.
Pembangunan Masyarakat
BalasHapusTerdiri atas rangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis; memetakan potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat; dan menjalankan perencanaan partisipatif, pengorganisasian komunitas, mobilisasi sumber daya, pengawasan, dan pemeliharaan hasil pembangunan.
Hibah Masyarakat
Hibah Masyarakat terdiri atas dana yang disediakan bagi masyarakat guna membiayai kegiatan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, terutama kesejahteraan kaum miskin.
Penguatan Pemerintah Setempat dan Kemitraan
Terdiri atas serangkaian kegiatan untuk memperkuat kapasitas pemerintah setempat dan mitra/pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, dan sinergis bagi masyarakat, terutama bagi kaum miskin, yang diperlukan demi mencapai standar hidup layak. Berbagai kegiatan dalam komponen ini meliputi seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan, dll.
Dukungan Teknis untuk Manajemen dan Pengembangan Program
Terdiri atas kegiatan yang mendukung pemerintahan dan pemangku kepentingan lainnya dalam manajemen kegiatan proyek, kendali mutu, kegiatan studi dan evaluasi, dan pengembangan dan perbaikan program.
Birokrasi di INdonesia awalnya diperkenalkan oleh budaya eropa dimulai dari masa-masa kolonial antara lain masa cultuurstelsel, masa desentralisasi, dan emnsipasi,masa pemerintahan pusat ,masa pendudukan bala tentara jepang, dan kemudian masa dimana setelah proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 pemerintahan Indonesia melalui ketua KNIP pada 25 september 1945 mengumumkan bahwa presiden Indonesia memutuskan bagi keseluruhan pegawai-pegawai pemerintahan terdahulu dari segala jabatan dan tingkatan ditetapkan menjadi pegawai pemerintahan Indonesia.
BalasHapusDalam perkembangannya pengorganisasian birokrasi mulai diwarnai dengan ketidakpastian akibat peranan partai-partai politik yang saling bersaing dengan sangat dominan, partai partai politik mulai melakukan building block kekuasaan melaui pos-pos kementrian strategis dijajaran pemerintahan sebagai sumber daya kelangsungan partai politik yg bersangkutan.
Pembangunan yang di sediakan pemerintah adalah pembangunan yang mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Peranan birokrasi dalam pembangunan,didukung kualitas penyelenggaraan Negara supaya terwujud pemerintah yang demokrasi,keadilan dan kepastian hukum,birokrasi yang bersih,efektif,efesien,akuntabel,dan melayani,serta terciptanya ketertiban dan keamanan.
BalasHapusBirokrasi di indonesia : banyaknya keluhan tentang birokrasi di Indonesia pada umumnya bermuara pada penilaian bahwa birokrasi di Indonesia tidak netral. Kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri, apabila melihat praktek sehari-hari, dimana birokrasi terkait dengan lembaga lainnya. Oleh karena itu, birokrasi pemerintah tidak mungkin dipandang sebagai lembaga yang berdiri sendiri, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya. Dalam realita, yang ada di Indonesia saat ini adalah banyak praktek buruk yang terjadi di dalam birokrasi. Dalam prakteknya, muncul kesan yang menunjukkan seakan-akan para pejabat dibiarkan menggunakan kedudukannya di birokrasi untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Hal ini dapat dibuktikan dengan hadirnya bentuk praktek birokrasi yang tidak efisien dan bertele-tele.
Birokrasi di Indonesia memiliki posisi dan peran yang sangat strategis. Birokrasi menguasai banyak aspek dari hajat hidup masyarakat. Mulai dari urusan kelahiran, pernikahan, perizinan usaha sampai urusan kematian, masyarakat tidak bisa menghindar dari birorkasi. Ketergantungan masyarakat sendiri terhadap birokrasi juga masih sangat besar.
BalasHapusDitinjau dari aspek kebudayaan, aparatur birokrasi memiliki status sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Status sosial tersebut merupakan aset kekuasaan, karena orang cenderung mau tunduk pada orang lain yang memiliki status sosial lebih tinggi.
PEMBANGUNAN YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DIANTARANYA:
BalasHapusA. Pembangunan yang mewujudkan masyarakat yang sejahtera,demokrasi dan berkeadilan.Peranan birokrasi dalam pembangunan,didukung kualitas penyelenggaraan Negara supaya terwujud pemerintah yang demokrasi,keadilan dan kepastian hukum,birokrasi yang bersih,efektif,efesien,akuntabel,dan melayani,serta terciptanya ketertiban dan keamanan.
B. Kondisi Birokrasi Indonesia di warnai dengan praktek KKN dan penyalahgunaan wewenang,pelayanan publik belum seperti yang di harapkan masyarakat, kerjanya belum efektif,efesien dan akuntabel,akibatnya menimbulkan ketidakpuasan/ketidakpercayaan masyarakat,seharusnya memperlancar,malahan memperlambat proses pembangunan,menghambat dunia usaha dan daya saing nasional dan internasional.
Rezim kepemimpinan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru merupakan rezim kepemimpinan yang sangat berorientasikan kepada aspek pembangunan dalam negeri. Sebagai kelanjutan dari rezim Orde Lama, era Soeharto melakukan pembangunan di banyak sektor yang dinilai belum dilaksanakan di era Soekarno, khususnya pembangunan ekonomi. Hal itulah yang akhirnya membuat Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan Nasional. Kepemimpinan Soeharto menjadikan pembangunan sebagai tujuan utama pemerintah Indonesia kala itu, yang ketika itu kerap menjadi “jargon” pemerintah Orde Baru, yaitu Pembangunan Ekonomi. Di lain sisi, gaya kepemimpinan Soeharto juga sangat memperlihatkan adanya kontrol pemerintah yang kuat dan dominan di berbagai aspek kenegaraan, salah satunya birokrasi. Gaya kepemerintahan yang strict terhadap birokrasi di era Orde Baru itu tentunya akan berdampak kepada kinerja pemerintah, mengingat bahwa birokrat merupakan “the real decision maker” dalam setiap kebijakan pemerintah. Secara lebih khusus, penulis berasumsi bahwa kontrol yang kuat dalam birokrasi di era Soeharto akan mempengaruhi setiap kebijakan pembangunan yang dibuat pemerintah kala itu.
BalasHapusUndang-undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Sebagai wujud komitmen nasional untuk melakukan reformasi birokrasi, pemerintah telah menetapkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas utama dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014. Makna reformasi birokrasi adalah: Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia; Pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21; Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antarfungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit; Upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, dan dengan upaya luar biasa; Upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.
BalasHapusPembangunan yang di sediakan pemerintah adalah pembangunan yang mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Peranan birokrasi dalam pembangunan,didukung kualitas penyelenggaraan Negara supaya terwujud pemerintah yang demokrasi,keadilan dan kepastian hukum,birokrasi yang bersih,efektif,efesien,akuntabel,dan melayani,serta terciptanya ketertiban dan keamanan.
BalasHapusKondisi Birokrasi Indonesia di warnai dengan praktek KKN dan penyalahgunaan wewenang,pelayanan publik belum seperti yang di harapkan masyarakat, kerjanya belum efektif,efesien dan akuntabel,akibatnya menimbulkan ketidakpuasan/ketidakpercayaan masyarakat,seharusnya memperlancar,malahan memperlambat proses pembangunan,menghambat dunia usaha dan daya saing nasional
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapus1. Pembangunan yang terwujudnya masyarakat yang sejahtera,demokrasi dan berkeadilan.Peranan birokrasi dalam pembangunan,didukung kualitas penyelenggaraan Negara supaya terwujud pemerintah yang demokrasi,keadilan dan kepastian hukum,birokrasi yang bersih,efektif,efesien,akuntabel,dan melayani,serta terciptanya ketertiban dan keamanan.
BalasHapus2. Kondisi Birokrasi Indonesia di warnai dengan praktek KKN dan penyalahgunaan wewenang,pelayanan publik belum seperti yang di harapkan masyarakat, kerjanya belum efektif,efesien dan akuntabel,akibatnya menimbulkan ketidakpuasan/ketidakpercayaan masyarakat,seharusnya memperlancar,malahan memperlambat proses pembangunan,menghambat dunia usaha dan daya saing nasional dan internasional.
Birokrasi yang seharusnya bekerja melayani dan berpihak kepada rakyat berkembang menjadi melayani penguasa dengan keberpihakan pada politik dan kekuasaan. Masyarakat selama ini masih berpandangan bahwa birokrasi (administrasi negara) sama dengan pemerintah, padahal keduanya berbeda dan tidak dapat disamakan. Birokrasi merupakan alat negara yang perlu memiliki aturan main sendiri dan didukung oleh perundang-undangan tersendiri, oleh karena itu korelasi antara birokrasi dan eksekutif harus diatur sedemikian rupa sehingga birokrasi menjadi sungguh-sungguh bekerja sebagai abdi negara dan bukan sebagai abdi kekuasaan.
BalasHapusAdministrasi negara sebagai organ birokrasi negara adalah alat-alat negara yang menjalankan tugas-tugas negara, diantaranya menjalankan tugas pemerintahan. Pemikiran ini mengasumsikan bahwa pemerintah tidak selalu sama dengan negara dan karenanya aparat negara bukanlah selalu aparat pemerintah. Birokrasi juga memegang peranan penting dalam perumusan, pelaksanaan dan pengawasan berbagai kebijakan publik, termasuk evaluasi kinerjanya. Birokrasi pada pemerintahan sebagai penyelenggara pelayanan publik sering atau selalu dikeluhkan karena ketidak efisien dan efektif. Untuk mendorong terbentuknya suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa maka segenap aparatur pemerintah (birokrat) wajib melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kekuatan birokrasi Indonesia sebenarnya bisa menjadi mesin penggerak yang luar biasa apabila mampu didayagunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat.
Pembangunan yang di sediakan pemerintah adalah pembangunan yang mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Peranan birokrasi dalam pembangunan,didukung kualitas penyelenggaraan Negara supaya terwujud pemerintah yang demokrasi,keadilan dan kepastian hukum,birokrasi yang bersih,efektif,efesien,akuntabel,dan melayani,serta terciptanya ketertiban dan keamanan.
Kondisi Birokrasi Indonesia di warnai dengan praktek KKN dan penyalahgunaan wewenang,pelayanan publik belum seperti yang di harapkan masyarakat, kerjanya belum efektif,efesien dan akuntabel,akibatnya menimbulkan ketidakpuasan/ketidakpercayaan masyarakat,seharusnya memperlancar,malahan memperlambat proses pembangunan,menghambat dunia usaha dan daya saing nasional
Undang-undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Sebagai wujud komitmen nasional untuk melakukan reformasi birokrasi, pemerintah telah menetapkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas utama dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014. Makna reformasi birokrasi adalah: Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia; Pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21; Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antarfungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit; Upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, dan dengan upaya luar biasa; Upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.
Pembangunan yang di sediakan pemerintah adalah pembangunan yang mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Peranan birokrasi dalam pembangunan,didukung kualitas penyelenggaraan Negara supaya terwujud pemerintah yang demokrasi,keadilan dan kepastian hukum,birokrasi yang bersih,efektif,efesien,akuntabel,dan melayani,serta terciptanya ketertiban dan keamanan.Birokrasi di Indonesia memiliki posisi dan peran yang sangat strategis. Birokrasi menguasai banyak aspek dari hajat hidup masyarakat. Mulai dari urusan kelahiran, pernikahan, perizinan usaha sampai urusan kematian, masyarakat tidak bisa menghindar dari birorkasi. Ketergantungan masyarakat sendiri terhadap birokrasi juga masih sangat besar.
BalasHapusbirokrasi diindonesia secara ukuran keberhasilan birokrasi sendiri sudah tidak sesuai dengan tuntutan organisasional yang baru. birokrasi di departemen atau pemerintahan paling rendah, yang diutamakan adalah masukan dan proses, bukan hasil. Karenanya selalu diperhatikan oleh para birokrasi adalah jangan sampai ada sisa pada akhir tahun buku.Birokrasi di Indonesia juga memegang peranan penting dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kebijakan publik, serta dalam evaluasi kinerjanya. Dari gambaran di atas nyatalah, bahwa birokrasi di Indonesia memiliki peran yang cukup besar. Besarnya peran birokrasi tersebut akan turut menentukan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program dan kebijakan pembangunan.
BalasHapusMenurut saya sejauh ini reformasi birokrasi di indonesia dapat dikatakan jauh dari kata berhasil, atau dapat disebut keadaan birokrasi di Indonesia sangat buruk karena hanya jalan ditempat. Permasalahan birokrasi Indonesia saat ini tidak lepas dari rendahnya kualitas SDM aparat birokrasi, semangat kerja dan kesadaran atas tugas dan tanggung jawab yang rendah, kurangnya pemahaman atas fokus tujuan dari tugasnya, lemahnya fungsi koordinasi, Masih tingginya budaya KKN dan lain sebagainya.
BalasHapusBirokrasi di indonesia : banyaknya keluhan tentang birokrasi di Indonesia pada umumnya bermuara pada penilaian bahwa birokrasi di Indonesia tidak netral. Kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri, apabila melihat praktek sehari-hari, dimana birokrasi terkait dengan lembaga lainnya. Oleh karena itu, birokrasi pemerintah tidak mungkin dipandang sebagai lembaga yang berdiri sendiri, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya. Dalam realita, yang ada di Indonesia saat ini adalah banyak praktek buruk yang terjadi di dalam birokrasi. Dalam prakteknya, muncul kesan yang menunjukkan seakan-akan para pejabat dibiarkan menggunakan kedudukannya di birokrasi untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Hal ini dapat dibuktikan dengan hadirnya bentuk praktek birokrasi yang tidak efisien dan bertele-tele.
BalasHapusPembangunan yang mewujudkan masyarakat yang sejahtera,demokrasi dan berkeadilan.Peranan birokrasi dalam pembangunan,didukung kualitas penyelenggaraan Negara supaya terwujud pemerintah yang demokrasi,keadilan dan kepastian hukum,birokrasi yang bersih,efektif,efesien,akuntabel,dan melayani,serta terciptanya ketertiban dan keamanan.
1)Banyak pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik pembangunan fisik maupun non fisik.
BalasHapusPemabngunan fisik, contohnya : Pembangunan jalan,jembatan,sekolah, sarana kesehatan, dll
Pembangunan non fisik, contohnya program BOK (Kesehatan), BOS (pendidikan), Peningkatan kualitas aparatur negara (Diklat ataupun tugas belajar)
2)Birokrasi di Indonesia sudah lebih baik, dahulu birokrasi di Indonesia terkenal dengan kerumitan dan sulitnya, sehingga menimbulkan oknum yang menjadi calo dengan alasan ingin membantu.
Tetapi sekarang sudah banyak perubahan dalam birokrasi Indonesia, melalui program reformasi birokrasi, dengan menghilangkan atau menghapus hal-hal yang tidak perlu sehingga urusan birokrasi menjadi lebih simple dan mudah serta cepat tanpa berbelit-belit.
Pemerintah berperan dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa publik yang tak dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang publik memiliki ciri khas yaitu tersedianya adalah berkat campur tangan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa, tidak dapat dikecualikan (non-excludable), karena dapat dinikmati oleh orang lain dan tidak pula bersaing (non-rival).
BalasHapusMenurut Prof. Sukanto Reksohadiprodjo, M.Com., M.A., Ph.D., dewasa ini fungsi atau peran pemrintah dapat dikeleompokkan ke dalam (1) fungsi alokasi, (2) fungsi distribusi, dan (3) fungsi stabilisasi. (Reksohadiprodjo, 2001). Berikut ini penjelasannya.
1. Fungsi alokasi. Semula barang dan jasa itu dihasilkan oleh swasta dan dijual di pasar. Namun dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat, ada barang dan jasa yang tidak dapat disediakan swasta. Barang dan jasa tersebut disediakan oleh pemerintah sebagai “wakil” masyarakat dan mengetahui barang dan jasa apa saja yang diinginkan oleh masyarakat selain barang dan jasa yang disediakan oleh swasta.
2. Fungsi distribusi. Pemerintah berupaya untuk mendistribusikan pendapatan atau kekayaan agar masyarakat sejahtera. Pemerintah mengambil kebijakan untuk membantu masyarakat dengan memberikan subsidi yang dananya diambilkan dari pajak yang dikenakan pada mereka yang memperoleh pendapatan atau kekayaan tertentu.
3. Fungsi stabilisasi. Pemerintah dengan kebijakan fiskal perlu mempertahankan atau mencapai tujuan seperti kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas tingkat harga, rekening luar negeri yang baik, serta tingkat pertumbuhan yang memadai. Di samping itu pemerintah dapat melakukan kebijakan moneter dengan menerapkan persyaratan cadangan (reserve requirements), tingkat diskonto (discount rate), dan kebijakan pasar terbuka (open market operation).
Pembangunan yang di sediakan pemerintah adalah pembangunan yang mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.
BalasHapusBirokrasi di Indonesia
Birokrasi merupakan alat pemerintah untuk menyediakan pelayananan publik dan perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan. Pelaksanaan birokrasi setiap negara berbeda-beda tergantung dari sistem pemerintahan yang dianut oleh setiap negara. Di Negara berkembang, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum bisa dikatakan baik karena pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah belum bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
Hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) baru-baru ini menyebut kinerja birokrasi Indonesia merupakan yang terburuk kedua di Asia setelah India. Buruknya pelayanan birokrasi ini sesungguhnya sudah merupakan penyakit menahun di Indonesia. Sejak zaman Orde Baru hingga Reformasi. Keluhan tentang birokrasi di Indonesia umumnya bermuara pada penilaian bahwa birokrasi di Indonesia tidak netral, tidak efektif, berbelit-belit, dan rawan korupsi. Hal ini tidak lepas dari rendahnya kualitas SDM aparat birokrasi; semangat kerja dan kesadaran atas tugas dan tanggung jawab yang rendah; kurangnya pemahaman atas fokus tujuan dari tugasnya; lemahnya fungsi koordinasi; organisasi birokrasi yang sangat gemuk; masih tingginya budaya korupsi (KKN); dan pemahaman yang rendah atas tugasnya sebagai pelayan publik.
Pembangunan yang di sediakan pemerintah adalah pembangunan yang mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Peranan birokrasi dalam pembangunan,didukung kualitas penyelenggaraan Negara supaya terwujud pemerintah yang demokrasi,keadilan dan kepastian hukum,birokrasi yang bersih,efektif,efesien,akuntabel,dan melayani,serta terciptanya ketertiban dan keamanan.
BalasHapusKondisi Birokrasi Indonesia di warnai dengan praktek KKN dan penyalahgunaan wewenang,pelayanan publik belum seperti yang di harapkan masyarakat, kerjanya belum efektif,efesien dan akuntabel,akibatnya menimbulkan ketidakpuasan/ketidakpercayaan masyarakat,seharusnya memperlancar,malahan memperlambat proses pembangunan,menghambat dunia usaha dan daya saing nasional
Dalam perkembangannya pengorganisasian birokrasi mulai diwarnai dengan ketidakpastian akibat peranan partai-partai politik yang saling bersaing dengan sangat dominan, partai partai politik mulai melakukan building block kekuasaan melaui pos-pos kementrian strategis dijajaran pemerintahan sebagai sumber daya kelangsungan partai politik yg bersangkutan.
Birokrasi yang sekarang bekerja sebenarnya merupakan peninggalan dari
BalasHapussistem birokrasi warisan Soeharto. Setiap pemimpin berikutnya yang
lahir di era reformasi memang melakukan perombakan birokrasi. Namun,
tak satu pun yang menyentuh sistem atau wataknya sehingga yang lebih
terasa adalah reformasi “bedak”. Contohnya, saat pemerintah
menetapkan hari kerja dari enam hari menjadi lima hari. Begitu juga
dengan perubahan pakaian dinas dari stelan jas berdasi menjadi pakaian
hansip. Tak ada konsep yang jelas untuk menyebutnya reformasi.
Pembangunan di indonesia:
BalasHapus10 Tahun Terakhir yang Membanggakan
Dalam 10 tahun terakhir (1998-2008), pembangunan di Indonesia mengalami kemajuan signifikan. Pertumbuhan ekonomi, misalnya, pada tahun 1998 minus 13.1 persen. Pada SBY tampil sebagai Presiden, tahun 2004, pertumbuhan ekonomi naik pesat menjadi 5.1 persen. Dan tahun 2008 diproyeksikan sebesar 6,4 persen. Cadangan devisa yang semula 33.8 miliar dolar AS, pada tahun 2008 naik menjadi 69.1 persen.
Tingkat kemiskinan juga terus berkurang. Pada tahun 1998, angka kemiskinan mencapai 24.2 persen. Pada masa awal Presiden SBY, tingkat kemiskinan ini turun menjadi 16.7 persen. Dan pada 2008 tinggal 15.4 persen dari total penduduk Indonesia
Birokrasi di indonesia:
Reformasi birokrasi dapat diartikan sebagai perubahan secara mendasar, baik mind set, maupun culture set penyelenggara negara dari mentalitas, yang bersifat mengawasi, mengontrol dan menguasai masyarakat (colonial paradigm), menjadikan penyelenggara Negara (birokrasi) yang pro kepada Good public service serta tata kelola pemerintahan yang dapat meminimalisir terjadinya tindakan KKN baik pada tingkat suprastruktur dan infrastruktur penyelenggara Negara, dan penegakan supremasi hukum
Birokrasi di Indonesia sangat buruk, terlihat dari carut-marut proses administrasi dan banyak KKN terjadi dimana-mana.
BalasHapusTujuan dari pembangunan adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan semua itu maka suatu negara membetuk suatu pemerintahan. Agar tujuan dari pemerintah tercapai maka kebijakan2nya harus dijalankan melalui praktek birokrasi yang baik.
BalasHapusBirokrasi di negara kita saat ini dipenuhi oleh praktek2 kecurangan seperti maraknya kasus-kasus korupsi, dan banyaknya pungutan-pungutan liar. Yang pada akhirnya akan merugikan rakyat. Padahal pada dasarnya pemerintah adalah pelayan dari masyarakat. Sehingga kita perlu untuk membenahi praktek birokrasi di negara kita akar berjalan sesuai aturan yang berlaku.
1. Pembangunan yang di sediakan pemerintah adalah pembangunan yang mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Peranan birokrasi dalam pembangunan,didukung kualitas penyelenggaraan Negara supaya terwujud pemerintah yang demokrasi,keadilan dan kepastian hukum,birokrasi yang bersih,efektif,efesien,akuntabel,dan melayani,serta terciptanya ketertiban dan keamanan.
BalasHapus2. Kondisi Birokrasi Indonesia di warnai dengan praktek KKN dan penyalahgunaan wewenang,pelayanan publik belum seperti yang di harapkan masyarakat, kerjanya belum efektif,efesien dan akuntabel,akibatnya menimbulkan ketidakpuasan/ketidakpercayaan masyarakat,seharusnya memperlancar,malahan memperlambat proses pembangunan,menghambat dunia usaha dan daya saing nasional dan internasional. Jadi Semenjak Terciptanya otonomi daerah kondisi Birokrasi diindonesia dapat dikatakan sangat bobrok karena para penguasa merasa seperti seorang raja tidak mengindahkan lagi instruksi dari atasannya.
Birokrasi di INdonesia awalnya diperkenalkan oleh budaya eropa dimulai dari masa-masa kolonial antara lain masa cultuurstelsel, masa desentralisasi, dan emnsipasi,masa pemerintahan pusat ,masa pendudukan bala tentara jepang, dan kemudian masa dimana setelah proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 pemerintahan Indonesia melalui ketua KNIP pada 25 september 1945 mengumumkan bahwa presiden Indonesia memutuskan bagi keseluruhan pegawai-pegawai pemerintahan terdahulu dari segala jabatan dan tingkatan ditetapkan menjadi pegawai pemerintahan Indonesia.
BalasHapusBirokrasi di negara kita saat ini dipenuhi oleh praktek2 kecurangan seperti maraknya kasus-kasus korupsi, dan banyaknya pungutan-pungutan liar. Yang pada akhirnya akan merugikan rakyat. Padahal pada dasarnya pemerintah adalah pelayan dari masyarakat. Sehingga kita perlu untuk membenahi praktek birokrasi di negara kita akar berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Birokrasi di Indonesia memiliki posisi dan peran yang sangat strategis. Birokrasi menguasai banyak aspek dari hajat hidup masyarakat. Mulai dari urusan kelahiran, pernikahan, perizinan usaha sampai urusan kematian, masyarakat tidak bisa menghindar dari birorkasi. Ketergantungan masyarakat sendiri terhadap birokrasi juga masih sangat besar.
BalasHapusKondisi Birokrasi Indonesia di warnai dengan praktek KKN dan penyalahgunaan wewenang,pelayanan publik belum seperti yang di harapkan masyarakat, kerjanya belum efektif,efesien dan akuntabel,akibatnya menimbulkan ketidakpuasan/ketidakpercayaan masyarakat,seharusnya memperlancar,malahan memperlambat proses pembangunan,menghambat dunia usaha dan daya saing nasional dan internasional. Jadi Semenjak Terciptanya otonomi daerah kondisi Birokrasi diindonesia dapat dikatakan sangat bobrok karena para penguasa merasa seperti seorang raja tidak mengindahkan lagi instruksi dari atasannya.
Banyak kalangan menilai program reformasi birokrasi jalan di tempat, bagaimana kondisi yang sesungguhnya ada pada saat ini? Pandangan seperti itu dapat dipahami, tetapi sangat tergantung darisudut pandang mana melihatnya. Perlu diluruskan, bahwa reformasi dalam skala besar (Nasional) dimulai pada tahun 1998. Fokus reformasi pada tiga bidang, yaitu Bidang Ekonomi, Bidang Politik dan Bidang Hukum. Sedangkan secara khusus reformasi birokrasi dimulai pada tahun 2004, dansebagai pilot projectnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, dan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2008, Kementerian PAN menerbitkan Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Mulai tahun 2010 ditetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 berdasarakanh Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010, dan ditindaklanjutin dengan Peraturan Menteri PAN No. 4 Tahun 2010. Jadi kalau ada yang bilang reformasi birokrasi jalan di tempat itu karena kurang mengikuti perkembangan yang ada. Jadi dari sisi kebijakan pelaksanaan
BalasHapusreformasi birokrasi sudah ada langkah-langkah konkret. Berbicara mengenai reformasi birokrasi di negara manapun tidak secepat membalikkan telapak tangan, tetapi membutuhkan proses panjang. Contoh Australia, untuk melakukan reformasi membutuhkan waktu 30 tahun baru bisa dilihat hasilnya.
Pembangunan yang di sediakan pemerintah adalah pembangunan yang mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Peranan birokrasi dalam pembangunan,didukung kualitas penyelenggaraan Negara supaya terwujud pemerintah yang demokrasi,keadilan dan kepastian hukum,birokrasi yang bersih,efektif,efesien,akuntabel,dan melayani,serta terciptanya ketertiban dan keamanan.
BalasHapusKondisi Birokrasi Indonesia di warnai dengan praktek KKN dan penyalahgunaan wewenang,pelayanan publik belum seperti yang di harapkan masyarakat, kerjanya belum efektif,efesien dan akuntabel,akibatnya menimbulkan ketidakpuasan/ketidakpercayaan masyarakat,seharusnya memperlancar,malahan memperlambat proses pembangunan,menghambat dunia usaha dan daya saing nasional
Birokrasi di Indonesia memiliki posisi dan peran yang sangat strategis. Birokrasi menguasai banyak aspek dari hajat hidup masyarakat. Mulai dari urusan kelahiran, pernikahan, perizinan usaha sampai urusan kematian, masyarakat tidak bisa menghindar dari birorkasi. Ketergantungan masyarakat sendiri terhadap birokrasi juga masih sangat besar.
BalasHapusDitinjau dari aspek kebudayaan, aparatur birokrasi memiliki status sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Status sosial tersebut merupakan aset kekuasaan, karena orang cenderung mau tunduk pada orang lain yang memiliki status sosial lebih tinggi.
Birokrasi di indonesia : banyaknya keluhan tentang birokrasi di Indonesia pada umumnya bermuara pada penilaian bahwa birokrasi di Indonesia tidak netral. Kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri, apabila melihat praktek sehari-hari, dimana birokrasi terkait dengan lembaga lainnya. Oleh karena itu, birokrasi pemerintah tidak mungkin dipandang sebagai lembaga yang berdiri sendiri, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya. Dalam realita, yang ada di Indonesia saat ini adalah banyak praktek buruk yang terjadi di dalam birokrasi. Dalam prakteknya, muncul kesan yang menunjukkan seakan-akan para pejabat dibiarkan menggunakan kedudukannya di birokrasi untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Hal ini dapat dibuktikan dengan hadirnya bentuk praktek birokrasi yang tidak efisien dan bertele-tele.
BalasHapusPembangunan yang mewujudkan masyarakat yang sejahtera,demokrasi dan berkeadilan.Peranan birokrasi dalam pembangunan,didukung kualitas penyelenggaraan Negara supaya terwujud pemerintah yang demokrasi,keadilan dan kepastian hukum,birokrasi yang bersih,efektif,efesien,akuntabel,dan melayani,serta terciptanya ketertiban dan keamanan.
pada kenyataannya birokrasi di Indonesia tidaklah berjalan sesuai dengan fungsinya, keluhan-keluhan mengenai ketidak netralan birokrasi terus bermunculan, birokrasi indonesia didominasi oleh penguasa yang menggunakan kekuasaannya untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya dan golongannya. Kondisi yang demikian membuat citra demokrasi Indonesia makin tidak dipercaya oleh masyarakat.
BalasHapusBirokrasi di Indonesia memiliki posisi dan peran yang sangat strategis. Birokrasi menguasai banyak aspek dari hajat hidup masyarakat. Mulai dari urusan kelahiran, pernikahan, perizinan usaha sampai urusan kematian, masyarakat tidak bisa menghindar dari birorkasi. Ketergantungan masyarakat sendiri terhadap birokrasi juga masih sangat besar.
BalasHapusKondisi Birokrasi Indonesia di warnai dengan praktek KKN dan penyalahgunaan wewenang,pelayanan publik belum seperti yang di harapkan masyarakat, kerjanya belum efektif,efesien dan akuntabel,akibatnya menimbulkan ketidakpuasan/ketidakpercayaan masyarakat,seharusnya memperlancar,malahan memperlambat proses pembangunan,menghambat dunia usaha dan daya saing nasional dan internasional.
Seharusnya pembangunan yang di sediakan pemerintah adalah pembangunan yang mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Peranan birokrasi dalam pembangunan,didukung kualitas penyelenggaraan Negara supaya terwujud pemerintah yang demokrasi,keadilan dan kepastian hukum,birokrasi yang bersih,efektif,efesien,akuntabel,dan melayani,serta terciptanya ketertiban dan keamanan.
Birokrasi di Indonesia awalnya diperkenalkan oleh budaya eropa dimulai dari masa-masa kolonial antara lain masa cultuurstelsel, masa desentralisasi, dan emnsipasi,masa pemerintahan pusat ,masa pendudukan bala tentara jepang, dan kemudian masa dimana setelah proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 pemerintahan Indonesia melalui ketua KNIP pada 25 september 1945 mengumumkan bahwa presiden Indonesia memutuskan bagi keseluruhan pegawai-pegawai pemerintahan terdahulu dari segala jabatan dan tingkatan ditetapkan menjadi pegawai pemerintahan Indonesia.
BalasHapusDalam perkembangannya pengorganisasian birokrasi mulai diwarnai dengan ketidakpastian akibat peranan partai-partai politik yang saling bersaing dengan sangat dominan, partai partai politik mulai melakukan building block kekuasaan melaui pos-pos kementrian strategis dijajaran pemerintahan sebagai sumber daya kelangsungan partai politik yg bersangkutan.
Undang-undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Sebagai wujud komitmen nasional untuk melakukan reformasi birokrasi, pemerintah telah menetapkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas utama dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014. Makna reformasi birokrasi adalah: Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia; Pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21; Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antarfungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit; Upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, dan dengan upaya luar biasa; Upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.
BalasHapusPembangunan yang terwujudnya masyarakat yang sejahtera,demokrasi dan berkeadilan.Peranan birokrasi dalam pembangunan,didukung kualitas penyelenggaraan Negara supaya terwujud pemerintah yang demokrasi,keadilan dan kepastian hukum,birokrasi yang bersih,efektif,efesien,akuntabel,dan melayani,serta terciptanya ketertiban dan keamanan.
BalasHapus2. Kondisi Birokrasi Indonesia di warnai dengan praktek KKN dan penyalahgunaan wewenang,pelayanan publik belum seperti yang di harapkan masyarakat, kerjanya belum efektif,efesien dan akuntabel,akibatnya menimbulkan ketidakpuasan/ketidakpercayaan masyarakat,seharusnya memperlancar,malahan memperlambat proses pembangunan,menghambat dunia usaha dan daya saing nasional dan internasional.
Pembangunan yang terwujudnya masyarakat yang sejahtera,demokrasi dan berkeadilan.Peranan birokrasi dalam pembangunan,didukung kualitas penyelenggaraan Negara supaya terwujud pemerintah yang demokrasi,keadilan dan kepastian hukum,birokrasi yang bersih,efektif,efesien,akuntabel,dan melayani,serta terciptanya ketertiban dan keamanan.
BalasHapusKondisi Birokrasi Indonesia di warnai dengan praktek KKN dan penyalahgunaan wewenang,pelayanan publik belum seperti yang di harapkan masyarakat, kerjanya belum efektif,efesien dan akuntabel,akibatnya menimbulkan ketidakpuasan/ketidakpercayaan masyarakat,seharusnya memperlancar,malahan memperlambat proses pembangunan,menghambat dunia usaha dan daya saing nasional dan internasional.